🪄 Surat Keterangan Kesehatan Hewan Skkh

memilikiSurat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Surat Veteriner (SV); ii. lalu lintas produk susu segar hanya berhenti di Industri Pengolahan Susu atau Pabrik Pengolahan Susu; iii. menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, dan tindakan pengamanan Biosecurity ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas dan peternak; dan iv.

Contents 1 Modul 4 Membuat Surat Keterangan Kesehatan Hewan Tujuan Pengguna Informasi yang dikumpulkan Manfaat Strategi Pelatihan Materi Pelatihan Panduan Pengguna Modul 4 Membuat Surat Keterangan Kesehatan Hewan Tujuan Mengumpulkan data lalu lintas hewan melalui SMS dan membuat Surat Keterangan Kesehatan Hewan Pengguna Petugas pembuat SKKH, Petugas Cek Point, Pengguna iSIKHNAS lainnya Informasi yang dikumpulkan Identitas Pemilik Lokasi asal hewan Lokasi tujuan pengiriman hewan Jenis hewan yang dilalu lintaskan Jumlah hewan yang dilalu lintaskan Manfaat Data otomatis terkumpul dalam sistem Lampiran Surat Keterangan Kesehatan Hewan tersedia secara otomatis dari iSIKHNAS sesuai data yang dikirimkan Laporan dan peta lalu lintas hewan segera tersedia secara otomatis di dalam sistem yang dapat digunakan oleh para pemangku kebijakan Petugas dapat melakukan validasi terhadap SKKH yang diterbitkan Informasi terhubung secara otomatis di dalam sistem dengan data lainnya misalnya data identifikasi ternak, kasus penyakit, dll Strategi Pelatihan Modul SKKH ini dilatihkan kepada petugas cek point/petugas yang membuat SKKH Pengantar iSIKHNAS secara umum sebaiknya diberikan sebelum menyampaikan modul ini SMS bantuan untuk mencari lokasi diperlukan dalam modul ini Modul SKKH cukup mudah untuk langsung dilatihkan kepada petugas secara independen /terpisah tanpa modul lain Modul ini dapat dilatihkan dalam pelatihan setengah hari Materi Pelatihan Gambaran Format Pesan Panduan Pengguna Panduan Pengguna Hewanhewan ternak yang akan didistribusikan harus memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). "Terhadap (distribusi) antarpulau, antarzonasi itu karantina sudah diberi pengetahuan dan edukasi berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2022. Ini harus dilakukan secara ketat dan tanpa toleransi dari pulau-pulau zona merah ke pulau zona kuning

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar proses Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB harus bebas dari berbagai macam praktik pungutan liar Pungli. Ia menekankan, Satgas Saber Pungli harus turun ke lapangan mengawal setiap tahapan prosesnya. “Memasuki tahun ajaran baru sekolah, yang perlu diperhatikan adalah mengantisipasi adanya praktik pungli yang dilakukan oknum demi memperoleh keuntungan pribadi semata. Ini yang harus menjadi prioritas Pemerintah dalam pengawasan proses PPDB,” kata Puan dalam keterangan persnya, Rabu 14/6/2023. Puan pun menyoroti praktik dugaan Pungli PPDB yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Praktik pungli diduga dilakukan oknum komite sekolah di salah satu SMK di Garut yang meminta uang kepada orangtua siswa sebesar Rp5-7 juta agar sang anak bisa diprioritaskan masuk ke sekolah tersebut. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mengecam dugaan praktik pungli itu. Puan menegaskan, tidak ada pembenaran terhadap perilaku pungli. “Pungutan liar merupakan tindakan yang tidak etis dan sangat tercela, sekaligus melanggar hukum dan merugikan calon peserta didik serta keluarganya,” tegas mantan Menko PMK itu. Puan mendorong Pemerintah melalui Satgas Saber Pungli untuk melakukan pengusutan tuntas dari dugaan praktik-praktik pungutan liar. Menurutnya harus ada langkah konkret di lapangan. “Satgas Saber Pungli juga harus lebih banyak turun ke lapangan melakukan pengawasan penerimaan siswa baru. Ini bentuk tindakan preventif dari aparat berwenang agar jangan sampai pungli merajalela saat tahun ajaran baru,” ungkap Puan. Bukan hanya itu, ia juga mendorong Satgas Saber Pungli mengawasi bantuan Program Indonesia Pintar PIP yang rentan dimanfaatkan oknum-oknum. Puan mengatakan, program bantuan dari pemerintah harus diterima oleh mereka yang berhak. “Tidak boleh ada yang mengambil hak masyarakat yang membutuhkan. Kami di DPR akan terus mengawal agar program-program bantuan kepada masyarakat tepat guna dan tepat sasaran,” tuturnya. Seperti diketahui, terdapat dua oknum guru di Lumajang, Jawa Timur, yang memanfaatkan ketidaktahuaan wali murid dalam proses pencairan PIP. Modusnya yakni menarik iuran dengan dalih biaya administrasi bagi siswa penerima dana bantuan. Puan pun meminta pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih masif mengenai program-program bantuan kepada publik. Menurutnya, informasi harus menyasar sampai ke bawah sehingga masyarakat memahami tidak ada pungutan biaya dari program bantuan pemerintah. “Kurangnya sosialisasi berpotensi menimbulkan praktik pungli. Padahal program PIP gratis tanpa ada pungutan biaya administrasi,” papar Puan. “Maka gencarkan kembali sosialisasi PPDB agar terhindar dari praktik pungli. Ini merupakan perwujudan agar anak-anak kita yang merupakan generasi penerus bangsa mendapatkan hak pendidikan dari Negara,” imbuhnya. Lebih lanjut, Puan berharap sosialisasi yang masif dapat membuat orangtua atau wali murid peka terhadap praktik pungli yang masih banyak ditemukan di berbagai daerah. “Sehingga orangtua siswa dapat mengidentifikasi jika ada dugaan pungutan liar dan memberikan laporan,” ujar Puan. Di sisi lain, Puan juga mendorong Satgas Saber Pungli di setiap daerah membuat hotline atau layanan pengaduan masyarakat mengenai praktik pungli. Dengan begitu, aparat berwajib bisa merespons cepat apabila ada laporan pungli yang terjadi. “Satgas ini kan ada sampai tingkat daerah, jadi coba buat hotline aduan masyarakat yang ingin melaporkan adanya pungli agar masyarakat tahu harus melapor ke mana saat mereka jadi korban atau mengetahui adanya praktik pungli,” imbaunya. Puan juga mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama mengawasi praktik pungli di lingkungan lembaga pendidikan. Khususnya, dalam proses penerimaan siswa di tahun ajaran baru ini. “Kita perlu membentuk lingkungan pendidikan yang jujur, transparan, dan bermartabat, yang dapat memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu untuk mendapatkan pendidikan yang mereka butuhkan untuk masa depan yang lebih baik,” tutup Puan.

KapolresPonorogo, AKBP Catur Cahyono Wibowo mengatakan razia tersebut bertujuan mengawasi dan mambatasi mobilitas distribusi hewan ternak baik sapi, kambing, babi dan hewan ternak berkuku dua yang masuk maupun keluar Bumi Reog. "Sebagai upaya pencegahan, kendaraan yang mengangkut hewan tanpa dilengkapi Surat keterangan

403 ERROR Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID amlkEKGAFKzntiGRL23jPGr_j-4Ofejv6VZhiUdqMtTQ67kmpu3xyg==

KBRN Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mewajibkan pedagang hewan melengkapi dagangannya dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Tangerang Selatan, Yepi Suherman menjelaskan, kebijakan itu diberlakukan untuk mencegah Jika ada sedang mencari Surat Keterangan Kesehatan Hewan Skkh. Terapkan Sistem Online Untuk Kesehatan Hewan Jabar Ekspres Online Begini Cara Mengirim Bibit Ayam Kampung Ke Luar Pulau Sopo Tani Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan Skkh Jakarta Pet Bebas Flu Burung Cv Kuda Hitam Perkasa Sebagian Besar Peternak Belum Sadar Pentingnya Skkh Indeksberitacom A Bahwa Dalam Rangka Mensinergikan Pelaksanaan Blog Fachri Setia Cara Mengurus Izin Untuk Membawa Hewan Di Bandar Masyarakat Harus Pastikan Hewan Kurban Punya Skkh Tribun Jogja Hewan Kurban Wajib Miliki Skkh Republika Online Repost At Gardasatwaindonesia Jullians Home Foster Kementan Hewan Qurban Wajib Miliki Skkh Indoposcoid Surat Keterangan Kesehatan Hewan Skkh Itulah surat keterangan kesehatan hewan skkh yang dapat admin kumpulkan. Admin blog Kumpulan Surat Penting 2019 juga mengumpulkan gambar-gambar lainnya terkait surat keterangan kesehatan hewan skkh dibawah ini. Hewan Kurban Wajib Dilengkapi Skkh Radar Jogja Surat Keterangan Kesehatan Hewan Skkh Archives Senayanpost Belilah Hewan Kurban Yang Sehat Wwwradarsukabumicom Jabar Terapkan Wajib Skkh Untuk Hewan Kurban Pelita Karawang Pengenalan Isikhnas Sesi 3 Kementerian Pertanian Ppt Download Pemilik Ternak Kaget Ada Razia Gabungan Soal Skkh Di Mbay Pos Kupang Begini Cara Mengirim Bibit Ayam Kampung Ke Luar Pulau Sopo Tani Depot Hewan Qurban Untuk Jamin Kesehatan Hewan Poskota News Bebas Flu Burung Cv Kuda Hitam Perkasa Pedagang Hewan Kurban Di Solo Wajib Kantongi Skkh Sekian yang admin bisa bantu mengenai surat keterangan kesehatan hewan skkh. Terima kasih telah berkunjung ke Kumpulan Surat Penting 2019.

MAGELANG Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, akan memperketat kepemilikan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) ternak yang hendak dijual di wilayah ini.. Utamanya, hewan ternak seperti sapi, domba, dan kambing yang berasal dari daerah endemi antraks, yakni Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dan Kulon Progo, DIY..

SOP Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan SKKH oleh Disnakkeswan 24 Februari 2016 [featured_image] Download Download is available until [expire_date] Version Download 3634 File Size KB File Count 1 Create Date 24 Februari 2016 Last Updated 24 Februari 2016 SOP Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan SKKH Mungkin Anda juga menyukai 0 Roadmap Pengembangan Kawasan Peternakan Sapi Potong di Kabupaten Sumbawa Barat 8 Maret 2016 0 RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN MOTOGP DI SIRKUIT MANDALIKA 25 Februari 2022 0 September 2017 Nilai Tukar Petani Provinsi NTB sebesar 105,85 8 Oktober 2017 Tinggalkan Balasan Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Komentar Nama Email Situs Web Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya.

. 216 248 466 255 154 172 423 432